Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Bupati Merangin sampaikan Rancangan Peraturan Daerah

Foto/Deno Foto/Deno

Merangin-KoPi| Bupati Merangin H Al Haris Provinsi Jambi kemarin (6/9) menyampaikan satu Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin, pada Sidang Paripurna Terbuka DPRD Merangin 2016.

Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Merangin H Zaidan di Aula Bappeda Merangin tersebut, bupati menegaskan secara yuridis formal, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penerapan organisasi daerah.

‘’Penetapan tersebut berdasarkan pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kebijakan itu mengalami perubahan sistem pemerintahan di daerah,’’ujar Bupati.

Perubahan sistem pemerintahan itu lanjut bupati, seiring dengan terbitnya Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah setelah keluarnya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas bupati, masih banyak memerlukan peraturan daerah.

Hal ini sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, baik dengan membentuk peraturan daerah yang baru, maupun dengan melakukan perunahan terhadap peraturan daeah yang sudah ada.

‘’Berhubung tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah sekarang ini, dengan demikian tentu saja diperlukan peraturan daerah yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis,’’jelas Bupati.

Salah satu langkah melaksanakan misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi, efisien, efektif dan akuntabilitas, perlu penataan perangkat daerah yang diawali dari pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pembentukan susunan perangkat daaerah itu nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah yang pada prinsipnya merupakan amanah atau delegasi dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Semua itu tegas bupati, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ‘’Kita berharap rancangan peraturan daerah ini bisa cepat dibahas, ini terkait penyusunan anggaran tahun 2017,’’terang Bupati. |Deno

back to top