Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Bupati Merangin sampaikan Rancangan Peraturan Daerah

Foto/Deno Foto/Deno

Merangin-KoPi| Bupati Merangin H Al Haris Provinsi Jambi kemarin (6/9) menyampaikan satu Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin, pada Sidang Paripurna Terbuka DPRD Merangin 2016.

Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Merangin H Zaidan di Aula Bappeda Merangin tersebut, bupati menegaskan secara yuridis formal, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penerapan organisasi daerah.

‘’Penetapan tersebut berdasarkan pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kebijakan itu mengalami perubahan sistem pemerintahan di daerah,’’ujar Bupati.

Perubahan sistem pemerintahan itu lanjut bupati, seiring dengan terbitnya Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah setelah keluarnya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas bupati, masih banyak memerlukan peraturan daerah.

Hal ini sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, baik dengan membentuk peraturan daerah yang baru, maupun dengan melakukan perunahan terhadap peraturan daeah yang sudah ada.

‘’Berhubung tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah sekarang ini, dengan demikian tentu saja diperlukan peraturan daerah yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis,’’jelas Bupati.

Salah satu langkah melaksanakan misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi, efisien, efektif dan akuntabilitas, perlu penataan perangkat daerah yang diawali dari pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pembentukan susunan perangkat daaerah itu nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah yang pada prinsipnya merupakan amanah atau delegasi dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Semua itu tegas bupati, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ‘’Kita berharap rancangan peraturan daerah ini bisa cepat dibahas, ini terkait penyusunan anggaran tahun 2017,’’terang Bupati. |Deno

back to top