Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

18 ribu kasus hukum menjerat WNI di luar negeri

18 ribu kasus hukum menjerat WNI di luar negeri

Bantul-KoPi| Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan terdapat 18.384 kasus hukum yang menjerat Warga negara Indonesia di luar negeri pada tahun 2016, saat mengisi orasi di UMY, Selasa (25/4).

Kemenlu RI baru bisa menyelesaikan 64% kasus atau 11.065 kasus dari keseluruhan kasus yang ada. Kasus yang diselesaikan seperti kekerasan yang menimpa WNI dan gaji yang tidak dibayar kepada WNI. Sementara kasus sisanya masuk kedalam kategori tindak pidana berat seperti pembunuhan, narkoba dan tindak pidana lainnya.

Namun kasus yang paling marak menimpa WNI adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) pada wanita.

"Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TTPO) ke luar negeri inilah yang menjadi permasalahan utama kita, kaum wanita yang rentan dan miskin menjadi korban utamanya”, ujar Retno.

Sebagai bentuk antisipasi TTPO, Kemenlu RI akan memperkuat perlindungan WNI dengan menyelesaikan permasalahan dalam negeri yang menerapkan pengiriman TKI non prosedural. Selain itu KBRI dan KBHI juga membuka hotline setiap saat kepada semua pihak jika ingin mengajukan pengaduan bantuan.

"Kita membuka kontak komunikasi kepada semua WNI yang membutuhkan bantuan, dan laporan ini berbasis real time. Dalam hitungan menit laporan tersebut dapat masuk ke Kemenlu. Jika dalam waktu dekat tidak ditanggapi oleh tim, maka mereka dapat menghubungi menteri secara langsung”, ujarnya.

Perlindungan hukum kepada WNI memang saat ini menjadi fokus utama Kemenlu RI. Meski demikian, Kemenlu RI memprioritaskan pemberian perlindungan hukum terkait hak asasi manusia.|Syafiq Syaidul Ardli

back to top