Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Polda Metro Jaya Sarankan Pengendara yang Ditilang CCTV Tak Disidang

Polda Metro Jaya Sarankan Pengendara yang Ditilang CCTV Tak Disidang

Jakarta-KoPi| Ditlantas Polda Metro Jaya menyarankan kepada Mahkamah Agung (MA) agar pengemudi kendaraan yang terkena tilang CCTV atau Electronic Traffic Law Enforcement/E-TLE tidak menjalani persidangan dengan langsung membayar denda.

“Saya sudah ke MA ke pengadilan untuk mempersempit birokrasi pembayaran tilang. Memang kita usulkan bahwa kalau pun masyarakat kena tilang, tidak perlu lagi ada sidang, kecuali kalau dia tidak terima atau menyangkal dari apa yang dipersangkakan kepada petugas kepada mereka, baru ada sidang,” terang Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf pada Kamis (27/9/2018).

Dirlantas mengungkapkan bahwa MA, instansi terkait, serta pejabat pemerintah daerah mendukung penuh usulan itu. Hal tersebut diharapkan dapat membuat sistem birokrasi jauh lebih efisien.

“Respons, sangat mendukung sekali mereka. Kalau untuk kemajuan bangsa dan negara mendukung. Tapi kami juga masih terus mencari formulasinya,” ujarnya.

Terkait pemblokiran STNK jika tak membayar denda tilang dalam 14 hari, Dirlantas menambahkan bahwa sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang CCTV ini sudah mempunyai payung hukum yang jelas, yakni Undang-undang Lalu Lintas dan Undang-undang ITE.

“Ini sudah ada payung hukumnya jadi di UU 22 LLAJ juga ada, di UU ITE juga ada, masalah pemblokiran STNK yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana, atau tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor itu sudah diatur, boleh diblokir,” tutupnya. (er/sw/hy)| TribrataNews

back to top