Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

  • Read: 402

Oleh: Novri Susan (Sosiolog Universitas Airlangga)

Periode pemerintahan Jokowi ditandai oleh pembangunan infrastruktur secara trengginas. Pembangunan jalan tol, jembatan dan fasilitas publik merata di seluruh pelosok Indonesia. Mobilitas sosial dan ekonomi makin cepat dan berani. Presiden Jokowi memberikan landasan sosiologis dalam pernyataan “sekarang ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat”. Pertukaran dan distribusi obyek material adalah basis kehidupan riil masyarakat yang tidak bisa terdigitalkan. Digitalisme sosial hanya mengambil alih proses komunikasi dan kode-kode transaksi perbankan. Fakta ini menjadi salah satu fondasi argumentatif pembangunan infrastruktur harus meningkat dan merata di Indonesia. Namun demikian, selalu ada konsekuensi lain yang harus diwaspadai dari pembangunan infrastruktur.

menimbang konsekuensi

Konsekuensi konstruktif pembangunan infrastruktuf adalah perkembangan progresif pada kualitas kehidupan sosial. Mobilitas fisik yang cepat menjadi kunci pemberdayaan semua sektor. Mobilitas distribusi produk, ekonomi wisata dan pertukaran lintas kebudayaan berlangsung dengan kontak sosial langsung tanpa sendat. Walaupun demikian, kalangan ilmuwan sosial memberi peringatan penting bahwa setiap pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari konsekuensi konstruktif. Pembangunan memberi konsekuensi lain yang mungkin tidak menguntungkan negara dan masyarakat. Anthony Giddens menyebutnya sebagai unintended consequences. Konsekuensi-konsekuensi yang harus diprediksi secara kritis dan terbuka di ruang publik. Tujuan utama prediksi unintended consequences adalah menciptakan kebijakan antisipatif untuk melindungi kepentingan publik.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi berada di atas konteks pasar bebas dan masyarakat digital. Dua konteks tersebut saling bahu membahu memberikan respon kepentingan terhadap infrastruktur yang makin matang. Kepentingan pasar bebas bisa dilacak dari genetik kapitalisme, yaitu kapital ekspansi. Ciri dari kapital ekspansi secara sosiologi ekonomi adalah tindakan perluasan wilayah bisnis, penciptaan bisnis baru, pembentukan pasar baru dan akses sumber bahan baku. Mobilitas cepat satu wilayah memberi kemungkinan bagi adanya tindakan kapital ekspansi. Realitas ini akan menciptakan konflik antara pasar bebas dan lokal, antara aktor kapital raksasa (global) dan aktor lokal (indigenous) berkapital kecil. Konflik itu berdimensi asimetris sebab kecenderungan aktor-aktor lokal adalah belum memiliki kapital cukup untuk menghadapi aktor pasar bebas berkapital raksasa.

Kondisi kapital yang tidak cukup kuat para aktor lokal memberi kemungkinan keterdesakan posisi tawar. Kapital raksasa akan memaksa aktor lokal menyerah sebagai buruh, menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan menjadi aktor ekonomi pinggiran dengan penghasilan rendah. Pada saat bersamaan masyarakat digital dikendalikan oleh sistem pemasaran aktor berkapital raksasa. Faktanya, digitalisme pemasaran membutuhkan angka kapital tidak sedikit, termasuk keahlian pengoperasiannya. Sedangkan aktor-aktor lokal sampai saat ini, secara umum, masih hanya menjadi penggembira. Hal itu ditandai oleh penggunaan nonproduktif teknologi digital.

skenario kebijakan

Konsekuensi tak terduga pembangunan infrastruktur muncul di atas konteks pasar bebas dan masyarakat digital, yaitu dalam bentuk konflik asimetris. Jika konsekuensi ini dibiarkan maka akan mengancam keberlangsungan dan keberdayaan lokal. Pada prediksi ini, pemerintah harus memiliki skenario kebijakan yang berorientasi pada local preservation (perlindungan lokal). Gagasan kebijakan local preservation sebenarnya juga telah muncul dalam konferensi internasional APSSI (Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia) pada Oktober 2017 di Surabaya.

Presiden Jokowi harus merancang skenario kebijakan untuk local preservation sebagai mekanisme antisipatif dari konsekuensi tak terduga pembangunan infrastruktur. Kebijakan local preservation ini paling tidak mencakup tiga dimensi.

Pertama, dimensi perlindungan legal terhadap aktor-aktor lokal terkait dengan kepemilikan tanah baik privat maupun adat. Berbagai konflik pertanahan seringkali memarjinalisasi aktor-aktor lokal ketika berhadapan dengan ekspansi aktor pasar bebas berkapital besar. Kedua, dimensi sistem permodalan usaha yang dilengkapi dengan pendampingan pemberdayaan sumberdaya manusia. Kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota dan desa harus diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan aktor-aktor lokal. Ketiga, dimensi sistem persyaratan yang mewajibkan aktor-aktor pasar bebas berkapital besar membagi saham dengan aktor-aktor lokal yang kolektif. Artinya, aktor-aktor lokal kolektif adalah komunitas-komunitas adat yang akan memiliki hak saham karena posisi indigenousnya.

Sebagian skenario kebijakan antisipatif mungkin sudah berjalan termasuk diantaranya implementasi undang-undang Desa yang memberi dana besar untuk pembangunan lokal. Namun dimensi-dimensi lain dari skenario kebijakan local preservation masih harus terus dikembangkan. Kegagalan pembangunan pada era Orde Baru salah satunya terletak pada keengganan rejim untuk melindungi aktor-aktor lokal. Sebaliknya, rejim Orde Baru menjadi bagian dari penyokong aktor berkapital raksasa dalam pemarjinalisasian aktor lokal.

Presiden Jokowi paling tidak harus mempersiapkan skenario tersebut sedini mungkin, jikapun implementasi kebijakan local preservation baru dilaksanakan pada periode selanjutnya. Skenario ini juga sekaligus menjawab berbagai kekuatiran bahwa pemerintahan saat ini hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

  • Read: 871

Jogja-KoPi| Sat Reskrim Polresta Yogyakarta mengamankan dua pelaku penganiayaan di Jalan Timoho, Yogyakarta. Pelaku dengan inisial RB dan KRB diamankan Tim Resmob Polrestabes Yogyakarta karena melakukan pembacokan terhadap korban atas nama Roland (28) pada Sabtu (29/9/18) lalu.

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

  • Read: 237

Surabaya-KoPi| Ketua Umum Badan Kerjasama Wanita (BKOW) Prov. Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf mengungkapkan kekagumannya atas terselenggaranya Pasar Tiban 21 karya dari Anne Avanti yang diselenggarakan di Provinsi Jatim bertempat di Grand Atrium Pakuwon Mall, Surabaya, Rabu (3/10).

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

  • Read: 227

Jogja-KoPi| Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Koran Sindo, MNC Group, dan Edith Cowan University (ECU) Australia menggelar Seminar “Digital Finance Innovation: Chalenges and Opportunities”. Seminar yang masuk dalam rangkaian Dies Natalis UAJY ke-53 ini mengambil tempat di Auditorium Gedung Bonaventura, Kampus 3 UAJY, Jumat (28/9) lalu.

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

  • Read: 198

Bantul-KoPi| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menorehkan prestasi gemilang pada tingkat internasional. Kali ini giliran Pinta Astuti, S.T., M.Eng. yang merupakan dosen asal Program Studi (Prodi) Teknik Sipil berhasil meraih Best Presentation Award dalam pertemuan ilmiah internasional dalam bidang Teknik Beton dan Struktur yang bertajuk The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation bertempat di Kasetsart University, Bangkok, Thailand pada September lalu. Pertemuan ini diikuti delegasi dari beberapa negara seperti Jepang, Thailand, Filipina, Indonesia, dan lain-lain.

Subscribe to this RSS feed