Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

  • Read: 116

Anang Hermansyah, anggota DPR RI komisi X, boleh jadi tidak bersalah perihal kontroversi RUU permusikan. Beberapa hari terakhir ini RUU permusikan memang menjadi sorotan publik. RUU permusikan ini bermula saat pertengahan tahun lalu Kami Musik Indonesia (KMI) melakukan proses audiensi di DPR RI.

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

  • Read: 191

Surabaya-KoPi| Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibmumlinmas) menjadi peraturan daerah (Perda).

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

  • Read: 236

Bantul-KoPi| Di dalam ekonomi makro, ada beberapa indikator yang cukup penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Ketika satu variabel indikator ekonomi makro itu baik maka akan memberikan dampak besar pada indikator lainnya sehingga perekonomian suatu negara dapat dikatakan sehat, pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kemiskinan suatu bangsa.

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

  • Read: 153

Bantul-KoPi| Bencana alam kembali menimpa Indonesia, kali ini Tsunami dan gelombang besar menyapu Selat Sunda. Pandeglang Banten dan Lampung Selatan menjadi yang terdampak pada 22 Desember 2018. Ini seperti sebuah rentetan bencana alam yang terjadi Indonesia, pasalnya sebelum ini dalam lima bulan terakhir ada dua bencana alam besar lainnya, yakni Tsunami Palu Sulawesi Tengah dan gempa bumi Lombok NTB yang sudah memakan banyak korban. Dalam hal ini masyarakat Indonesia dihantui pertanyaan seberapa besar potensi bencana alam terjadi di Indonesia.

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

  • Read: 135

Jogja-KoPi| Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan hibah barang milik negara berupa gedung Gelanggang Olahraga (GOR) kepada Universitas Gadjah Mada. Penyerahan GOR ini dilakukan dalam bentuk berita acara serah terima hibah barang senilai Rp 7,9 Milyar, Kamis (28/12), di ruang sidang pimpinan kantor pusat UGM.

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

  • Read: 156

Jogja-KoPi| Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM meluluskan 172 dokter hewan baru, Kamis (27/12), di Grha Sabha Pramana. Hingga saat ini, Fakultas Kedokteran Hewan UGM telah meluluskan 5.298 dokter hewan yang tersebar di berbabai daerah hingga ke manca negara. Dekan FKH UGM Prof. Dr. drh. Siti Isrina Oktavia Salasia dalam pidato sambutannya mengatakan profesi dokter hewan menghadapi tantangan yang tidak mudah di era revolusi industri 4.0.

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

  • Read: 150

Bantul-KoPi| Mengacu dari kondisi jalan rel kereta api di Indonesia yang masih membutuhkan inovasi untuk peningkatan kinerja demi menunjang masa depan. Dian Setiawan, S.T., M,Sc yang merupakan dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat penelitian mengenai penggabungan aspal dan karet bekas sebagai bantaran rel yang bisa meningkatkan kecepatan dan keamanan kereta api.

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Jogja-KoPi| Sepatu buatan mahasiswa UGM yang bisa mencegah kontraktur pergelangan kaki pada penderita kelumpuhan berhasil meraih penghargaan medali perak dalam Seoul International Invention Fair 2018 dan penghargaan Special Award dari King Abdulaziz University, pada tanggal 6-9 Desember lalu di Seoul, Korea Selatan.

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

  • Read: 684

Oleh: Novri Susan (Sosiolog Universitas Airlangga)

Periode pemerintahan Jokowi ditandai oleh pembangunan infrastruktur secara trengginas. Pembangunan jalan tol, jembatan dan fasilitas publik merata di seluruh pelosok Indonesia. Mobilitas sosial dan ekonomi makin cepat dan berani. Presiden Jokowi memberikan landasan sosiologis dalam pernyataan “sekarang ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat”. Pertukaran dan distribusi obyek material adalah basis kehidupan riil masyarakat yang tidak bisa terdigitalkan. Digitalisme sosial hanya mengambil alih proses komunikasi dan kode-kode transaksi perbankan. Fakta ini menjadi salah satu fondasi argumentatif pembangunan infrastruktur harus meningkat dan merata di Indonesia. Namun demikian, selalu ada konsekuensi lain yang harus diwaspadai dari pembangunan infrastruktur.

menimbang konsekuensi

Konsekuensi konstruktif pembangunan infrastruktuf adalah perkembangan progresif pada kualitas kehidupan sosial. Mobilitas fisik yang cepat menjadi kunci pemberdayaan semua sektor. Mobilitas distribusi produk, ekonomi wisata dan pertukaran lintas kebudayaan berlangsung dengan kontak sosial langsung tanpa sendat. Walaupun demikian, kalangan ilmuwan sosial memberi peringatan penting bahwa setiap pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari konsekuensi konstruktif. Pembangunan memberi konsekuensi lain yang mungkin tidak menguntungkan negara dan masyarakat. Anthony Giddens menyebutnya sebagai unintended consequences. Konsekuensi-konsekuensi yang harus diprediksi secara kritis dan terbuka di ruang publik. Tujuan utama prediksi unintended consequences adalah menciptakan kebijakan antisipatif untuk melindungi kepentingan publik.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi berada di atas konteks pasar bebas dan masyarakat digital. Dua konteks tersebut saling bahu membahu memberikan respon kepentingan terhadap infrastruktur yang makin matang. Kepentingan pasar bebas bisa dilacak dari genetik kapitalisme, yaitu kapital ekspansi. Ciri dari kapital ekspansi secara sosiologi ekonomi adalah tindakan perluasan wilayah bisnis, penciptaan bisnis baru, pembentukan pasar baru dan akses sumber bahan baku. Mobilitas cepat satu wilayah memberi kemungkinan bagi adanya tindakan kapital ekspansi. Realitas ini akan menciptakan konflik antara pasar bebas dan lokal, antara aktor kapital raksasa (global) dan aktor lokal (indigenous) berkapital kecil. Konflik itu berdimensi asimetris sebab kecenderungan aktor-aktor lokal adalah belum memiliki kapital cukup untuk menghadapi aktor pasar bebas berkapital raksasa.

Kondisi kapital yang tidak cukup kuat para aktor lokal memberi kemungkinan keterdesakan posisi tawar. Kapital raksasa akan memaksa aktor lokal menyerah sebagai buruh, menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan menjadi aktor ekonomi pinggiran dengan penghasilan rendah. Pada saat bersamaan masyarakat digital dikendalikan oleh sistem pemasaran aktor berkapital raksasa. Faktanya, digitalisme pemasaran membutuhkan angka kapital tidak sedikit, termasuk keahlian pengoperasiannya. Sedangkan aktor-aktor lokal sampai saat ini, secara umum, masih hanya menjadi penggembira. Hal itu ditandai oleh penggunaan nonproduktif teknologi digital.

skenario kebijakan

Konsekuensi tak terduga pembangunan infrastruktur muncul di atas konteks pasar bebas dan masyarakat digital, yaitu dalam bentuk konflik asimetris. Jika konsekuensi ini dibiarkan maka akan mengancam keberlangsungan dan keberdayaan lokal. Pada prediksi ini, pemerintah harus memiliki skenario kebijakan yang berorientasi pada local preservation (perlindungan lokal). Gagasan kebijakan local preservation sebenarnya juga telah muncul dalam konferensi internasional APSSI (Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia) pada Oktober 2017 di Surabaya.

Presiden Jokowi harus merancang skenario kebijakan untuk local preservation sebagai mekanisme antisipatif dari konsekuensi tak terduga pembangunan infrastruktur. Kebijakan local preservation ini paling tidak mencakup tiga dimensi.

Pertama, dimensi perlindungan legal terhadap aktor-aktor lokal terkait dengan kepemilikan tanah baik privat maupun adat. Berbagai konflik pertanahan seringkali memarjinalisasi aktor-aktor lokal ketika berhadapan dengan ekspansi aktor pasar bebas berkapital besar. Kedua, dimensi sistem permodalan usaha yang dilengkapi dengan pendampingan pemberdayaan sumberdaya manusia. Kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota dan desa harus diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan aktor-aktor lokal. Ketiga, dimensi sistem persyaratan yang mewajibkan aktor-aktor pasar bebas berkapital besar membagi saham dengan aktor-aktor lokal yang kolektif. Artinya, aktor-aktor lokal kolektif adalah komunitas-komunitas adat yang akan memiliki hak saham karena posisi indigenousnya.

Sebagian skenario kebijakan antisipatif mungkin sudah berjalan termasuk diantaranya implementasi undang-undang Desa yang memberi dana besar untuk pembangunan lokal. Namun dimensi-dimensi lain dari skenario kebijakan local preservation masih harus terus dikembangkan. Kegagalan pembangunan pada era Orde Baru salah satunya terletak pada keengganan rejim untuk melindungi aktor-aktor lokal. Sebaliknya, rejim Orde Baru menjadi bagian dari penyokong aktor berkapital raksasa dalam pemarjinalisasian aktor lokal.

Presiden Jokowi paling tidak harus mempersiapkan skenario tersebut sedini mungkin, jikapun implementasi kebijakan local preservation baru dilaksanakan pada periode selanjutnya. Skenario ini juga sekaligus menjawab berbagai kekuatiran bahwa pemerintahan saat ini hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

  • Read: 1682

Jogja-KoPi| Sat Reskrim Polresta Yogyakarta mengamankan dua pelaku penganiayaan di Jalan Timoho, Yogyakarta. Pelaku dengan inisial RB dan KRB diamankan Tim Resmob Polrestabes Yogyakarta karena melakukan pembacokan terhadap korban atas nama Roland (28) pada Sabtu (29/9/18) lalu.

Subscribe to this RSS feed