Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Marjinalisasi Buruh: Nekat Shalat Jumat, Dipecat

Marjinalisasi Buruh: Nekat Shalat Jumat, Dipecat
Kasus bermula dari kebijakan PT. Hasil Fastindo yang dianggap melanggar hak para buruh yang ingin menjalankan sholat Jumat. Keinginan ibadah tanpa diskriminasi ini kemudian direspon dengan kebijakan yang mengatur jadwal ibadah sholat Jumat secara bergilir sehingga tiap karyawan pria yang beragama Islam hanya bisa melaksanakan sholat Jumat sekali dalam tiga minggu.

Oleh: Siti Khoiriyah, Ni Kadek Arthania, Rio Danianto Y. , Evelyn Carla, Ryscha, Yuliardi P., Restya Adisti


 

Isu Konflik

Jika kebijakan ini dilanggar maka sanksi PHK akan melayang pada para buruh. Dua orang buruh yang di-PHK karena menentang kebijakan tersebut adalah Saiful Romadhon dan Christian Dicky Susanto. Keduanya merupakan anggota Serikat Buruh Kerakyatan (SBK). 

Seorang buruh PT. Hasil Fasstindo, Mahfud Zakaria, yang juga sekaligus sebagai sekretaris dari SBK memimpin demo untuk menentang kebijakan tersebut pada tanggal 15 Maret 2012. Tidak hanya demo, namun Mahfud juga melaporkan PT. Hasil Fastindo ini ke pihak Dinas Tenaga Kerja.

Tuntutan yang dilayangkan pihak buruh ini adalah nondiskriminasi atas buruh dalam melaksanakan ibadah berdasar dengan pasal 28 Junto Pasal 43 UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU 39/1999 (change.org).

Namun hal tersebut tidak berbuah manis dengan adanya laporan oleh PT. Hasil Fastindo ke Polda Jatim yang ditujukan pada Mahfud Zakaria atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Tuduhan oleh pihak Mahfud yang dirasa tidak kuat itu serta tidak adanya tindakan lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja berlanjut pada meja hijau.

Pada tanggal 12 Januari 2013, perkara ini diproses dan menetapkan Mahfud Zakaria sebagai tersangka atas pencemaran nama baik.  Akhirnya sidang pun digelar untuk memproses perkara buruh ini. Oleh Jaksa, Mahfud dianggap tidak memiliki bukti yang kuat sehingga ia dituntut 4 tahun penjara berdasar 311 ayat 1 KUHP.

Jalannya konflik ini dirasa aneh oleh sebagian pihak, karena proses penanganan perkara Mahfud jauh lebih cepat dibanding penanganan Disnaker terhadap kasus kebijakan PT Hasil Fastindo. Alhasil, kondisi ini pun memunculkan pro dan kontra. Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) mengecam penetapan status Mahfud Zakaria sebagai tersangka. Berbagai aksi protes pun dilakukan.

Koordinator SBK, Andi Peci, menyatakan bahwa penetapan tersebut sangat tidak realistis. Padahal Mahfud dipandang telah memperjuangkan kepentingan buruh yang telah dirugikan oleh adanya kebijakan sholat jum’at tersebut. Namun setelah sekian lama kasus berjalan, pada akhirnya Mahfud justru ditetakan oleh tersangka. Tidak hanya itu, dukungan terhadap Mahfud pun mengalir dari lembaga seperti MUI sebagai tuntutan atas penistaan agama.  Demo pun dilaksanakan untuk memprotes keputusan yang menyatakan Mahfud sebagai tersangka ini.

Kondisi ini segera direspon oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Kejari menegaskan akan mengusut kasus yang menjerat Mahfud ini. Bahkan Kejari siap menyidangkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Respon ini segera dilancarkan setelah dikirimkannya tuntutan balik oleh kelompok SBK beserta delapan organisasi masyarakat lainnya. Mereka menuntut kasus pelarangan solat jumat tersebut dicabut dan Mahfud dibebaskan dari dari proses hukum (Hermawan, 2013).

Mencari Resolusi Konflik

Pada dasarnya, konflik sosial dapat berlangsung antar-ruang kekuasaan. Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yakni “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta” (Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998). Konflik sosial dapat berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan.

Mengikuti model konflik sosial berperspektifkan ruang-kekuasaan dari Bebbington (1997), maka konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Pertama, warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara atau pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum.

Kedua, konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Ketiga, konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Jika ditelaah, kasus Mahfud dapat dikelompokan kedalam bentuk yang kedua, dimana terdapat masyarakat sipil (Mahfud) yang juga merupakan petinggi di sebuah kolektivitas sosial (SBK) melawan swasta (PT. Hasil Fastindo).

Kasus Mahfud merupakan kasus yang unik karena dapat dkatakan juga bahwa PT. Hasil Fastindo melanggar HAM dari para buruh. Konflik yang seharusnya hanya bersifat “spontaneous conflict” dimana lebih mudah dikendalikan dan segera diredam, justru kemudian mengarah kepada konflik yang bersifat konstruktif dan organized karena tidak adanya komunikasi dan resolusi konflik yang baik dari keduabelah pihak. Dalam hal dijumpai kasus-kasus konflik sosial yang bertipe constructive social conflict, ada sejumlah prasyarat yang memungkinkan konflik sosial dapat berlangsung, antara lain:

(1) ada isu-kritikal yang menjadi perhatian bersama dari para pihak berbeda kepentingan, (2) ada inkompatibilitas harapan atau kepentingan yang bersangkut-paut dengan sebuah obyek-perhatian para pihak bertikai, (3) gunjingan atau gosip atau hasutan serta fitnah merupakan tahap inisiasi konflik sosial yang sangat menentukan arah perkembangan konflik sosial menuju wujud riil di dunia nyata, (4) ada kompetisi dan ketegangan psiko-sosial yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok berbeda kepentingan sehingga memicu konflik sosial lebih lanjut.

Pada derajat yang paling dalam, segala prasayarat terjadinya konflik akan memicu (5) “masa kematangan untuk perpecahan” yang diakhiri oleh (6) clash yang bisa disertai dengan violence (kerusakan dan kekacauan). Konflik sosial bisa berakibat sangat luas dan berlangsung dalam jangka waktu lama, bila semua tahapan tersebut diorganisasikan dengan baik (organized social conflict) seperti yang terjadi antara Republik Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beberapa waktu lalu. Sebaliknya, dampak konflik dapat cepat ditekan perluasannya, jika sifatnya tidak terorganisasikan dengan baik (unorganized social conflict). 

Lebih lanjut, Jikalau dilihat dari perspektif kecepatan reaksi (speed of reaction) yang diberikan para pihak atas ketidaksepahaman yang terbentuk di kalangan berkonflik, maka konflik sosial dapat berlangsung dalam beberapa variasi tipe/bentuk, yaitu (i) gerakan sosial damai dimana berupa aksi penentangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk: “aksi korektif”, “mogok kerja”, “mogok makan”, dan “aksi-diam”. Dalam hal tidak ditemukan resolusi konflik yang memuaskan, maka aksi damai dapat dimungkinkan berkembang menjadi “aksi membuat gangguan umum” dalam bentuk demonstrasi ataupun huru-hara. (ii) demonstrasi atau protes bersama adalah kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu kelompok atas suatu isu tertentu. Derajat tekanan konflik kurang-lebih sama dengan pemogokan. Aksi kolektif seperti ini biasanya diambil sebagai protes yang reaksioner yang dilakukan secara berkelompok ataupun massal atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu pihak tertentu kepada pihak berseberangan atas suatu masalah tertentu.

Selanjutnya (iii) kerusuhan dan huru-hara, adalah peningkatan derajat dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum. Oleh karena disertai dengan histeria massa, maka huru-hara seringkali tidak bisa dikendalikan dengan mudah tanpa memakan korban luka (bahkan kematian). (iv) pemberontakan adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif dan terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut perjuangan atas suatu kedaulatan atau mempertahankan “kawasan” termasuk eksistensi ideologi tertentu. Pemberontakan tidak harus berlangsung secara manifest, melainkan bisa diawali “di bawah tanah” sehingga tampak latent sifatnya.

(v) aksi radikalisme-revolusioner (revolutions) adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu. (vi) perang adalah bentuk konflik antar negara yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya yang sangat luas terhadap kemanusiaan. Jika melihat data yang ada, kasus Mahfud dapat digolongkan konflik menengah karena sudah ada demonstrasi yang mengecam pihak swasta, namun masih bersifat  lokalitas dan sporadik, meski tidak tertutup kemungkinan dapat meluas jika ditambah dengan adanya campur tangan kepentingan pihak lain (media, organisasi-organisasi lain).

Coser (1967) sebagaimana dikutip Oberschall (1978) mendefinisikan konflik sosial sebagai berikut: “social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals”.

Dengan mengacu pada pengertian konseptual tentang konflik sosial tersebut, maka proses konflik sosial akan meliputi spektrum yang lebar. Kasus Mahfud dapat digolongkan kedalam konflik antar kelas sosial sebagaimana terjadi antara “kelas buruh” melawan “kelas majikan” dalam konflik hubungan-industrial, ditambah konflik politik yang berlangsung dalam dinamika olahkekuasaan.Kasus Mahfud juga dapat dikategorikan sebagai konflik agama dimana terdapat prinsip yang melekat pada ajaran agama yang dipegang oleh Mahfud dan para buruh lainnya di PT.Hasil Fastindo.

 

Referensi :

 

Andriansyah, Moch, 2013. Salat Jumat Berbuah Tersangka, Buruh Mengadu ke Polda Jatim. dalam : www.merdeka.com/peristiwa/salat-jumat-berbuah-tersangka-buruh-mengadu-ke-polda-jatim.html. ,diakses pada 28 Desember 2014

Basrowi, Dr. , 2006. Demokrasi dan HAM. Kediri:Jenggala Pustaka Utama

Grant, Ted , 2001. Melawan Imperialisme. Yogyakarta:Sumbu

www.surabayapagi.com, 2013. Dilarang Sholat Jumat, Buruh PT Hasil Fastindo Malah Diadili. Dalamhttp://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dilarang-Sholat-Jumat,-Buruh-PT-Hasil-Fastindo-malah-diadili;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296275561ea887d03935edb4fa0f55e2591b , diakses pada 28 Desember 2014

www.change.org, 2013. Pekerjakan Kembali Buruh PT Hasil yang Dipecat, Berikan Hak untuk Beribadah. Dalam https://www.change.org/p/pekerjakan-kembali-buruh-pt-hasil-yang-dipecat-berikan-hak-u-beribadah , diakses pada 28 Desember 2014

www.kelanakota.surabaya.net, 2013. Melaporkan Larangan Sholat Jumat, Buruh ini Malah Jadi Tersangka. Dalam http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2013/114490-Melaporkan-Larangan-Sholat-Jumat,-Buruh-Ini-Malah-Jadi-Tersangka , diakses pada 28 Desember 2014

www.surabaya.tribunnews.com, 2013. Didakwa Melakukan Fitnah Mahfud Zakaria Terancam 4 Tahun Penjara. Dalam http://surabaya.tribunnews.com/2013/06/26/didakwa-melakukan-fitnah-mahfud-zakaria-terancam-4-tahun-penjara , diakses pada 28 Desember 2014

back to top
UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen Sosiologi Unesa, kandidat doktor S...

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...