Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Konflik buruh di PT. Gudang Garam dalam relasi dominatif

foto: bisniskeuangan.kompas.com foto: bisniskeuangan.kompas.com
Kasus konflik yang melibatkan buruh dengan PT. Gudang Garam disebabkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan rokok yang berpusat di Kediri tersebut, melakukan PHK sepihak dengan dalih efisiensi.

Oleh: Ahmad Sufyan, M. Hisyam Rohman, Abdul Bukhori Muslim Yusuf Raditya (Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga)


Seperti yang termuat oleh berbagai media bahwa PHK di PT Gudang Garam dilakukan terhadap 12.000 karyawannya. Hal ini berakibat pada penghasilan buruh yang selama ini bergantung terhadap perusahaan terhenti dan tentunya akan berdampak pula terhadap kehidupan ekonomi 20.000 keluarga buruh yang terkena PHK tersebut.

Relasi Dominasi

Konflik industrial yang terjadi antara PT. Gudang Garam dengan karyawannya melibatkan unsur dominasi. Perusahaan mempunyai instrumen hegemoni berupa regulasi yang mengatur hubungan struktural perusahaan dengan buruh.

Konflik industrial seringkali dalam berbagai kasus diwarnai dengan aksi massa. Begitu pula yang terjadi dengan konflik yang melibatkan buruh dan perusahaan rokok ini.

Aksi massa yang dilakukan buruh menuntut untuk dibatalkannya PHK yang dilakukan PT. Gudang Garam. Bentuk aksi massa berupa demonstrasi dan penyampaian aspirasi buruh untuk menuntut perusahaan agar membatalkan PHK yang dilakukan secara sepihak.

Berbagai masalah tentang buruh maupun ketenagakerjaan secara luas terjadi dalam berbagai aspek. Masalah yang dihadapi buruh tidak hanya dalam satu aspek, seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan perusahaan.

Kebijakan Struktural

Aspek permasalahan lain yang melibatkan buruh juga terjadi dalam hal upah minimum regional (UMR), masalah outsourcing dan karyawan kontrak, kini (Oktober 2008) pemerintah kembali membuat kebijakan yang dinilai banyak pihak terutama kaum buruh sangat tidak berpihak dan merugikan pekerja.  Dengan kebijakan yang baru ini, pemerintah terkesan lebih senang ‘menyelamatkan’ para pengusaha daripada rakyat kecil.

Kebijakan baru itu adalah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu “Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global” yang berisi tentang aturan baru mengenai upah minimum buruh. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah lebih berpihak pada para investor (pengusaha) daripada buruh yang notabene adalah rakyat kecil, sebab dalam SKB disebutkan bahwa penetapan upah tidak lagi melibatkan pemerintah, melainkan negosiasi langsung antara pengusaha dan buruh (bipartit).

Jika SKB tersebut benar-benar dilaksanakan, maka penetapan upah dilimpahkan dan ditentukan oleh kehendak pasar (bipartit) dan berdasar atas kesepakatan bilateral antara pengusaha dan serikat pekerja, akibatnya akan membuat daya jual beli masyarakat justru semakin menurun. Pemerintah tidak lagi 'ikut campur' dalam negosiasi UMR (UMP/K) terutama dalam masa krisis global. Tujuan SKB ini adalah untuk mencegah dampak krisis finansial terhadap sektor-sektor riil, terutama untuk mencegah terjadinya PHK.  Padahal ada atau tidak adanya SKB, pengusaha kapan pun dapat melakukan PHK terhadap buruhnya.

Selain permasalahan UMR dan PHK, permasalahan lain yang tidak kalah krusial bagi buruh yakni sistem kerja outsourcing. Sistem kerja outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja.

Pengaturan hukum outsourcing  di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahu 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).

Pengaturan tetang outsourcing ini sendiri dianggap pemerintah kurang lengkap. Hubungan kerja dengan sistem outsourcing menyebabkan kedudukan para pihak tidak seimbang.

Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan, hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap buruh.

Berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan tersebut, dalam faktanya pemerintah terlibat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap buruh. Pemerintah lebih memihak kepada pengusaha yang lebih mementingkan keuntungan kapital daripada kesejahteraan karyawannya.

Seperti halnya keputusan perusahaan rokok yang melakukan pensiun dini terhadap karyawannya. Hal ini berdampak pada timbulnya konflik yang melibatkan kedua belah pihak, yakni buruh dengan perusahaan. Buruh menuntut agar perusahaan membatalkan kebijakan yang dianggap sepihak tanpa ada proses negosiasi. Konflik yang terjadi memunculkan aksi massa yang dilakukan oleh buruh.


Referensi

Kosidin. Koko. 1999 Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan. Bandung: Mandar Maju. Hlm 1.

Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta:Kencana Prenada Media

Susan, Novri. 2012. Negara Gagal Mengelola Konflik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

back to top
UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen Sosiologi Unesa, kandidat doktor S...

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...