Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik
Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), persoalan pendidikan tinggi di Indonesia layak untuk dibahas. Indonesia tengah mengalami krisis multidimensi dan situasi ini memberi efek samping terhadap pendidikan tinggi kita. Untuk melihat fenomena tersebut, saya meminjam istilah dari UNESCO: “transnational education”. 
 
Fakta bahwa pendidikan tinggi telah melewati batas-batas negara bukanlah rahasia umum lagi. GATS (General Agreement on Trade in Services) adalah kerangka persetujuan WTO yang mengakui pendidikan sebagai aspek potensial di bidang jasa untuk diliberalisasikan. Outputnya adalah disahkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
 
Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada aspek otonomi pengelolaan kampus, yang belakangan dikenal dengan konsep Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). 
 
Secara umum konsep ini membuat perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai otonomi lebih untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang “Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi” menyebutkan bahwa pengertian PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan Pemerintah dengan statusnya sebagai subyek hukum yang otonom. 
 
Dengan perubahan bentuk menjadi badan hukum yang otonom, berpotensi memunculkan konflik sosial berbasis pendidikan. Hal ini disebabkan kepentingan komersialisasi PTN hingga kesenjangan kelas sosial yang semakian runcing berkat melambungnya biaya pendidikan.
 
Hal ini dalam perspektif Ritzer (1995) merupakan bagian dari kapitalisme global yang ditandai dengan berkembangnya masyarakat kartu kredit (credit card society).
 
Selain terjadinya Mcdonalisasi yang membelenggu pendidikan melalui sistem rasionalisasi yang licik, rezim pendidikan tinggi memaksa masyarakat mengkonsumsi kemewahan pendidikan tanpa jaminan masa depan, selain munculnya tagihan pembiayaan. 
 
Selayaknya kartu kredit, orang-orang akan diiming-imingi kemudahan dan kenikmatan mengkonsumsi barang dan jasa oleh agen-agen kartu kredit meskipun pada akhirnya mereka akan terlilit banyak hutang. Ketika hutang menumpuk, maka beban hidup semakin berat dan akan menyebabkan perseteruan di antara keluarga untuk dapat melunasi tagihannya. Jika hutang belum terbayar juga, maka potensi kejahatan bisa jadi muncul tiba-tiba dengan alasan kesulitan ekonomi.    
 
PTN BH akan berdampak pada berkurangnya subsidi negara terhadap penyelenggaran pendidikan tinggi. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kampus, pihak perguruan tinggi perlahan-lahan akan menaikkan besaran UKT yang harus ditanggung oleh mahasiswa.
 
Biaya yang semakin mahal ini, membuat rakyat kecil semakin kesulitan mengakses bangku perguruan tinggi, terutama kampus yang tergolong PTN BH. Maka, wajar jika muncul anggapan bahwa “orang miskin dilarang kuliah”. 
 
Meskipun saat ini perguruan tinggi telah dilarang untuk menarik uang pangkal (pasal 5 Permen UKT), berdasarkan pasal 6 Permen UKT menjelaskan perguruan tinggi diperbolehkan menarik pungutan-pungutan di luar UKT kepada mahasiswa mulai tahun akademik 2013/2014. Ini menunjukkan bahwa kebijakan PTN-BH melenyapkan dua momen istimewa dalam praktik epistemologis pendidikan tinggi.
 
Dua momen epistimologi tersebut berkaitan dengan dua hal. Pertama, keingintahuan yang besar terhadap apa yang telah diketahui secara keilmuwan oleh orang-orang sebelumnya.
 
Kedua, keingintahuan tentang berbagai kehidupan yang tampaknya belum diketahui secara individu dan kelompok keilmuwan. Pendidikan tinggi sejatinya menjadi jalan masuk untuk mendapatkan dua momen epistimologis tersebut. Di tengah kepentingan PTN BH, maka pengetahuan sebagai kebajikan pendidikan menjadi barang dagangan. Para pendidik, baik dosen maupun profesor sekalipun, tak ubahnya pedagang yang menjajakan pengetahuan (Freire dalam Escobar, 2007).  
 
Dunia kampus adalah dunia yang paling menarik digeluti pasca melewati masa-masa SMA. Dimana orang-orang yang mengaku “mahasiswa” bergumul dengan ilmu pengetahuan dunia, dari dunia Eropa hingga Amerika, dari Asia hingga Indonesia.
 
Namun, di sisi lain mereka menjadi orang yang paling menderita. Tetapi, di antara kesenangan merengkuh pengetahuan itu berjalan praktik panoptikon yang telah menaklukkan mahasiswa dengan srategi kuasa para rezim pendidikan kita.
 
Pendidikan sebagai produk masyarakat modern tengah mendekati, bahkan mungkin mengidap kegilaan. Seperti yang dikatakan Foucault (2002) bahwa kegilaan diperlukan untuk menunjukkan bahwa akal sehat manusia tengah menemui ajalnya pasca abad pencerahan.
 
Daftar Pustaka
 
George Ritzer, 1995. Expressing America: A Critique of The Global Credit Card Society, Thousand Oaks: Pine Forge Press
 
Michel Foucault, 2002. Kegilaan dan Peradaban, Yogyakarta: Ikon Teralitera
 
M. Escobar, dkk (ed.), 2007. Dialog Bersama Paulo Freire: Sekolah Kapitalisme yang Licik, Yogyakarta: LKiS 
 
 
 
 
 
back to top
UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen Sosiologi Unesa, kandidat doktor S...

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...